nusakini.com--Seluruh perangkat desa di Indonesia diharapkan dapat melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan dan ancaman keamanan. Khususnya, dari orang atau kelompok yang ingin memecah belah persatuan bangsa. 

"Deteksi dini ancaman keamanan harus ada. Deteksi dini era reformasi mulai hilang," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutannya pada Rapimnas Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (13/5). 

Rapimnas mengangkat tema "Dengan Semangat Rapimnas PPDI Kita Wujudkan NKRI Harga Mati". Turut hadir di antaranya Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, Gubernur Jatim Soekarwo, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo serta Ketua Umum PPDI Mujito. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Saya titip jaga Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tak bisa diserahkan ke TNI dan Polri aja. Tapi seluruhnya kita begini, tentukan sikap berani kepada siapa aja yang ingin mengubah NKRI, itu lawan kita," tegas Mendagri. 

Menurutnya, masyarakat boleh berbeda agama. "Yang Islam tegakkan Al Quran, hadis. Begitu juga dengan Kristen punya Alkitab. Tapi bicara bangsa, semua tunduk pada dasar negara Pancasila, tak ada embel-embel lagi, itu prinsip," ujarnya. 

Dia menambahkan, peranan perangkat desa sangat penting menanamkan nasionalisme ke tengah warga desa. "Perangkat desa ini yang selalu bertemu dengan masyarakat," imbuhnya. 

Pada kesempatam yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo menjelaskan komitmen PPDI. "PPDI ujung tombak dan tombok Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah jadi kesepakatan PPDI dan tentu semua komponen bangsa," kata Soekarwo.(p/ab)